SUMATERA – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus melanjutkan upaya pemulihan pasca-bencana yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025. Pemulihan dilakukan secara terpadu melalui langkah tanggap darurat, serta mempercepat tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementerian bergerak cepat sejak awal kejadian dengan mengerahkan sumber daya dan peralatan ke wilayah terdampak. “Pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses kebutuhan dasar,” jelasnya dalam keterangannya yang diterima pada Kamis, 8 Januari 2026.
Berdasarkan data terkini hingga 7 Januari 2026, Kementerian PU mencatat bahwa terdapat 1.961 ruas jalan terdampak, dengan 1.410 ruas telah kembali berfungsi, sementara 551 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan. Selain itu, sebanyak 743 jembatan daerah terdampak, dengan 120 unit sudah fungsional, dan 623 unit masih memerlukan perbaikan. Upaya perbaikan juga melibatkan penggunaan Jembatan Bailey dan Jembatan Armco untuk mendukung akses transportasi di daerah-daerah kritis.
Di sektor Sumber Daya Air, 21 dari 36 daerah irigasi (DI) nasional yang terletak di Sumatera terdampak, dengan luas layanan sekitar 127.688 hektar. Pekerjaan perbaikan meliputi normalisasi aliran sungai, pembersihan tanggul, dan optimalisasi lahan irigasi yang tidak terdampak untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian.
Selain infrastruktur jalan dan irigasi, Kementerian PU juga berfokus pada pemulihan layanan air bersih dan tempat tinggal sementara bagi para penyintas. Sebanyak 24 lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang kini menerima penyediaan air baku melalui pengeboran sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Sebanyak 10 unit alat bor telah dikerahkan, dengan delapan diantaranya sudah mulai beroperasi.
Di sektor hunian sementara (huntara), 84 unit huntara telah dibangun di Aceh Tamiang, dengan progres 80%. Proyek huntara lainnya juga tengah dilaksanakan di empat kabupaten lain dengan total rencana pembangunan mencapai 1.606 unit.
Dody Hanggodo menegaskan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait dalam penanganan bencana dan rekonstruksi pasca-bencana ini. Koordinasi yang kuat juga bertujuan untuk memperkuat mitigasi bencana guna meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.
“Kami akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mempercepat pemulihan serta meminimalkan dampak bencana di masa depan,” tambah Dody.
Pentingnya pemulihan infrastruktur pasca-bencana ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana. Pemulihan jalan, jembatan, irigasi, dan layanan dasar memungkinkan masyarakat kembali melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari. Keberhasilan tahapan ini akan sangat berpengaruh pada kecepatan pemulihan ekonomi regional, yang pada gilirannya juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, perbaikan infrastruktur juga merupakan bagian dari upaya mitigasi jangka panjang yang dapat membantu daerah-daerah rawan bencana untuk lebih siap menghadapi kondisi cuaca ekstrem di masa depan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan ketahanan daerah dengan melibatkan berbagai sektor, dari pendidikan hingga kesehatan, guna mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.
