PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan serangkaian langkah intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pasca bencana dan menjelang Ramadhan serta Idul Fitri 2026. Salah satu upaya yang diambil adalah mengajukan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memastikan kecukupan cadangan pangan daerah selama tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal tersebut dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026). Mahyeldi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan antisipasi pemerintah terhadap potensi inflasi yang dipicu oleh bencana serta lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
“Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Kami juga telah mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas dan meminta dukungan dari semua pihak,” ujar Mahyeldi.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang berpengaruh pada produksi dan distribusi pangan. Mahyeldi menegaskan bahwa tanpa mitigasi yang cepat, tekanan inflasi akibat terganggunya pasokan pangan dapat semakin memburuk.
Untuk pengendalian inflasi, Mahyeldi menyarankan dua pendekatan: pengendalian harga dalam jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang. “Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara itu, untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh bencana maupun fluktuasi permintaan,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, beberapa komoditas utama penyumbang inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Oleh karena itu, pengendalian harga terhadap komoditas tersebut menjadi prioritas.
Selain mengajukan suplai pangan tambahan, Pemprov Sumbar juga akan melaksanakan gerakan pangan murah, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi pangan. Langkah lainnya termasuk penguatan kerjasama antar daerah, pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta komunikasi efektif kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
