PADANG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat normalisasi Sungai Air Dingin di Kota Padang, Sumatera Barat, pasca banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pertanian. Sebagai bagian dari penanganan darurat, masyarakat setempat dilibatkan dalam program padat karya, yang bertujuan untuk memberikan mata pencaharian bagi warga yang terdampak bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa skema padat karya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan mata pencaharian masyarakat tetap berjalan meskipun dalam kondisi bencana. “Arahan Bapak Presiden, mata pencaharian masyarakat tidak boleh ikut putus. Program padat karya ini diharapkan bisa dilaksanakan, mulai dari pemasangan bronjong,” ungkap Dody saat meninjau langsung penanganan Sungai Air Dingin pada Kamis (29/1/2026).
Dody juga menekankan bahwa penanganan darurat harus dilakukan secara cepat dan intensif, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. “Normalisasi sungai kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala BWS Sumatera V, kalau memang diperlukan, minta penyedia jasa bekerja 24 jam,” kata Dody. Penanganan ini mencakup perbaikan alur sungai sepanjang 2.439 meter dan penguatan tebing sepanjang 1.916 meter untuk melindungi Bendung Koto Tuo serta mengendalikan sedimen dan debris kayu.
Selain itu, dalam upaya menjaga ketahanan pangan, Dody mengingatkan pentingnya ketersediaan air irigasi. “Sawah di kawasan ini sekitar 700 hektar, yang membutuhkan pasokan air irigasi. Kami pastikan sawah yang masih produktif tidak kekurangan air saat musim tanam,” tambah Dody. Air irigasi telah disalurkan menggunakan pompa sementara untuk memastikan kelancaran distribusi air, yang juga diperlukan untuk kebutuhan air bersih masyarakat.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, mengungkapkan bahwa penanganan darurat Sungai Air Dingin ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Penanganan ini diharapkan dapat memulihkan fungsi sungai, memastikan ketersediaan air irigasi dan air bersih, serta mengurangi risiko banjir susulan di wilayah tersebut.
