TAPANULI SELATAN — Pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, terus menunjukkan kemajuan. Program pemulihan pascabencana ini digarap melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan PTPN IV PalmCo, yang dinilai strategis untuk mempercepat relokasi warga dari kawasan rawan bencana.
Sejumlah pihak memberi apresiasi terhadap pendekatan terpadu yang dijalankan. Andi F Noya, pendiri sebuah platform kolaborasi kemanusiaan, menilai penanganan pasca bencana di Batangtoru tidak berhenti pada bantuan darurat, melainkan diarahkan pada solusi berkelanjutan bagi kehidupan warga terdampak.
“Yang dibangun di sini bukan sekadar tempat berteduh sementara, tetapi fondasi kehidupan yang bermartabat. Ini bisa menjadi standar baru penanganan terpadu pascabencana,” ujar Andi saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Batangtoru, awal pekan lalu.
Peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa. Rombongan meninjau pembangunan huntap di kawasan Kebun Hapesong, lahan perkebunan negara yang dialokasikan PTPN IV untuk relokasi warga.
Dalam program ini, PTPN IV PalmCo disebut menyediakan sekitar 30 hektare lahan di sejumlah titik strategis di Batangtoru untuk mendukung pembangunan huntap dan huntara. Salah satu titik berada di Afdeling II Kebun Hapesong seluas lima hektare, yang saat ini dibangun 227 unit huntap bagi warga Desa Hapesong Baru dan Batu Godang. Hingga akhir Januari, progres pembangunan di kawasan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 30 persen.
Kawasan hunian dirancang sebagai lingkungan terpadu dengan fasilitas pendukung, antara lain masjid, balai desa, dan lapangan olahraga. Selain itu, di Afdeling I Kebun Hapesong, PTPN IV juga menyiapkan lahan lima hektare sebagai zona huntara untuk menampung warga selama masa transisi.
Bupati Gus Irawan menyebut penyediaan lahan oleh PTPN IV menjadi faktor kunci percepatan relokasi dari lokasi rawan bencana. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian setiap bulan kepada warga terdampak untuk menjamin kebutuhan dasar selama proses pembangunan berlangsung. Target kontrak pembangunan huntap dijadwalkan selesai pada April 2026, meski Pemkab mendorong agar penyelesaian dapat dipercepat.
Sementara itu, Jatmiko Santosa menegaskan komitmen perusahaan tidak berhenti pada penyediaan lahan dan rumah. Menurutnya, pemulihan sosial dan ekonomi warga akan menjadi agenda pasca relokasi melalui program pemberdayaan dan pembinaan agar masyarakat kembali mandiri dan produktif.
