PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menanggulangi krisis air bersih yang melanda Kota Padang akibat kekeringan pasca bencana hidrometeorologi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, berlangsung di Istana Gubernuran pada Kamis malam (22/1/2026).
Rapat koordinasi ini diadakan sebagai respons terhadap krisis air bersih yang dialami oleh sejumlah wilayah di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pasca banjir bandang pada akhir November 2025, yang menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi utama bagi masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, melaporkan bahwa kekeringan telah berdampak langsung pada empat kecamatan, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pergeseran arah aliran sungai menyebabkan jaringan irigasi terputus, yang mengganggu sektor pertanian dan kebutuhan rumah tangga, karena banyak sumur warga yang mengering.
Sebagai upaya penanganan cepat, Pemerintah Kota Padang telah mengirimkan suplai air bersih menggunakan mobil tangki ke lokasi terdampak, serta berencana membangun sumur bor dangkal dan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya penanganan kekeringan secara cepat dan terukur. Ia juga menegaskan perlunya pemetaan yang lebih rinci terhadap titik-titik masalah penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. “Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi juga mengingatkan potensi munculnya masalah sosial baru jika kekeringan berlangsung lama, dan berharap kolaborasi lintas instansi dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Ia mengatakan penanganan krisis air bersih di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadhan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kepala OPD terkait dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur PDAM Kota Padang, serta Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
