MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah menteri terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya, Senin (2/3/2026). Aksi ini terekam dalam video yang kini viral di media sosial, dan menjadi sorotan publik karena menunjukkan ketidakpuasan kepala daerah terhadap alokasi dana pemulihan.
Dalam pertemuan itu, Bobby menilai alokasi dana sebesar Rp2,11 triliun untuk Sumut jauh dari kebutuhan riil pascabencana. “Angka ini tidak mencerminkan besarnya kerusakan dan jumlah korban yang dialami masyarakat kami,” ujar Bobby sebelum meninggalkan rapat.
Berdasarkan verifikasi lintas kementerian, termasuk BPS dan Bappenas, kebutuhan pemulihan pasca bencana di Sumut mencapai Rp30,56 triliun. Namun, dari total alokasi Rencana Induk (Renduk) sebesar Rp 56 triliun untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, provinsinya hanya mendapatkan sekitar 3,7 persen. Ketimpangan ini menimbulkan keberatan Pemprov Sumut, terutama mengingat jumlah korban jiwa di Sumut tercatat paling banyak kedua setelah Aceh.
Data Pemprov Sumut menunjukkan, bencana banjir dan longsor pada 25 November 2025 melanda 18 kabupaten/kota, memengaruhi lebih dari 1,8 juta jiwa, menewaskan 376 orang, 40 lainnya masih hilang, dan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta ribuan rumah warga.
Menanggapi protes Gubernur Bobby, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan angka yang dipaparkan masih versi awal per 15 Februari 2026. Pemerintah pusat membuka ruang masukan hingga 30 Maret 2026 untuk penyempurnaan rencana induk tersebut.
Bobby berharap evaluasi dan revisi alokasi dilakukan agar besaran dana pemulihan lebih proporsional dengan dampak bencana yang dialami Sumut. Analisis pengamat kebijakan publik menilai, langkah Bobby menuntut transparansi alokasi dana penting untuk memastikan pemulihan pasca bencana tidak terhambat dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat.
