PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menerima dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun pada 2026, untuk percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumbar, termasuk jalan, jembatan, dan sistem pengairan.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur daerah, yang berdampak pada sektor sosial dan perekonomian. “Bencana ini telah menimbulkan dampak besar, tidak hanya pada aspek sosial dan perekonomian, tetapi juga mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur,” ungkap Vasko.
Dia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan respons positif dengan menurunkan dana yang signifikan untuk mempercepat pemulihan. “Sesuai dengan respons yang positif dari pemerintah pusat, dana sebesar Rp18,9 triliun ini akan masuk pada 2026 untuk percepatan pemulihan pasca bencana,” kata Vasko.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan berbagai infrastruktur penting yang menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari jalan yang rusak, penerangan yang masih terbatas, hingga sistem pengairan. Vasko menegaskan bahwa program pemulihan harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. “Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain dana pusat, Pemprov Sumbar juga akan memanfaatkan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan di kabupaten dan kota. Vasko berharap, dengan adanya dana tersebut, pemulihan di Sumbar dapat berjalan cepat dan efektif, sehingga dapat segera mengembalikan kondisi daerah ke keadaan yang lebih baik.
“Dengan adanya dukungan dana ini, Sumbar harus benar-benar berbenah pada tahun 2026,” tutup Vasko, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang serius demi membantu masyarakat yang terdampak bencana.
