MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat penurunan signifikan jumlah pengungsi korban bencana hidrometeorologi menjelang Lebaran 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyatakan targetnya adalah nol pengungsi di tenda pengungsian sebelum Hari Raya.
Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumut per 1 Maret 2026 menunjukkan masih terdapat 3.554 jiwa atau 921 kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah (2.564 jiwa) dan Tapanuli Selatan (990 jiwa). Basarin menegaskan, percepatan pemindahan pengungsi ke hunian sementara (huntara) terus dilakukan, dengan progres pembangunan huntara sudah mencapai angka 90 persen.
Sejumlah huntara telah dihuni masyarakat terdampak, antara lain di Lapangan Bola Simarpinggan (186 unit), Dusun Aek Latong Desa Marsada (118 unit), dan PTPN IV Regional I Afdeling III Kebun Batang Toru (129 unit) di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Tengah, huntara yang sudah tersedia antara lain di Adiankoting (40 unit), Asrama Haji Pinangsori (52 unit), Lahan Balerong Pasar Tukka (12 unit), dan Lahan Rusunawa Pandan (90 unit). Basarin memperkirakan huntara Tapanuli Selatan akan siap dihuni pada 15 Maret 2026.
Selain menyediakan hunian sementara, Pemprov Sumut juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi pengungsi yang memilih tidak tinggal di huntara. Penyaluran DTH dilakukan berbasis “by name by address” sesuai data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Analisis kebijakan ini menunjukkan kombinasi strategi hunian sementara dan dukungan finansial mampu menekan jumlah pengungsi secara signifikan, sekaligus mempercepat pemulihan sosial pasca bencana. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BNPB dalam manajemen krisis, sehingga perlindungan dan rehabilitasi korban bencana dapat berjalan efektif menjelang momen vital seperti Lebaran.
Pemprov Sumut berharap seluruh pengungsi telah menempati huntara atau menerima DTH sebelum Lebaran, guna memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat terdampak bencana.
